Spmkp. 03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Spmkp

Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan. 10. Tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaian diatur lebih lanjut melalui Permenkeu No. Jika PKP A mengambil opsi kompensasi lebih bayar PPN, maka kelebihan bayar tersebut akan dijadikan pengurang pada SPT Masa PPN November 2020. PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sales Tax on Luxurious Goods. Sedangkan untuk pemberian uang terkait pemeriksaan pajak 2016, PT WAE mengajukan mengajukan restitusi ke KPP PMA Tiga atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT PPh 1771). 1204. Oct 28, 2020 · Pernahkah Anda mengalami kesulitan atas beberapa istilah perpajakan ketika diharuskan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris atau ketika sedang melakukan proses litigasi ? Berikut ini adalah beberapa istilah perpajakan umum yang sering digunakan, semoga dapat memberikan manfaat. Untuk mengetahui komponen dalam MPKP d. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)Pertanyaan: Apakah diperbolehkan menerbitkan SKPKPP dan SPMKP di akhir tahun (contoh: bulan Desember) untuk dibayarkan pada tahun berikutnya (contoh: bulan Januari)? Jawaban: Terkait jatuh tempo SKPKPP, satker agar dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Petunjuk Teknis Perekaman SPM-KP pada Aplikasi SAKTI. Pernahkah Anda mengalami kesulitan atas beberapa istilah perpajakan ketika diharuskan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris atau ketika sedang melakukan proses litigasi ? Berikut ini adalah beberapa istilah perpajakan umum yang sering digunakan, semoga dapat memberikan manfaat. Berikut kami sampaikan petunjuk teknis perekaman SPM-KP (SPM-Kelebihan Pembayaran Pajak) pada aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI maupun SPAN untuk transaksi APBN dalam mata uang Rupiah, tidak diperkenankan menggunakan nominal sen dibelakang koma. Jul 21, 2023 · SPMKP adalah Surat Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar untuk mengkompensasi utang pajak yang akan terutang atau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak. telah dikurangkan dari SPMKP, dan uang restitusi yg kami terima memang telah sesuai dengan jumlah setelah dikurangi SKPKB. 33 Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan. NOMOR 195/PMK. Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga 2% perbulan untuk maksimal 24 bulan , apabila SKPKPP dan SPMKP tidak diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan sejak SKPLB, SKPPKP atau produk hukum lain yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak. SPMKP yang pada akhir tahun anggaran yang berjalan belum diuangkan harus dibatalkan dan diperbaharui. (4) Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP. (6) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP, KPPN menyampaikan lembar ke-2 SPMKP dan lembar ke-2 SP2D ke KPP penerbit SPMKP disertai dengan surat setoran yang telah disahkan. 2. Lampiran 1. di. 03/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak. NOMOR SE - 06/PJ. 1202. (2) Dalam hal terdapat Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP, penyampaian SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Terlambat menerbitkan Surat Perintah Melakukan. 000,00)). Originaly posted by ladidol: Jangka waktu penyelesaian SPMKP adalah 1 bulan sejak SKPLB diterbitkan, maksud 1 bula tsb dalam hari kerja atau 1 bulan termasuk hari libur (cuti bersama misal lebaran)? 1 bulan murni. n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPPB) antara RI dengan negara-negara lain, terdapat ketentuan tentang pembebasan. Keputusan Menteri Keuangan, 540/KMK. Tanggal1 Desember 20164. (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB beserta SKKP PBB harus disampaikan secara langsung oleh. 11. Pengawasan penerbitan SPMKP merupakan tindak lanjut dari penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011. lembar ke-4 untuk Kas Umum Daerah. Pendapatan dan Belanja Negara berdasakan SPMKP. 61 MB Total downloads 851Pertanyaan: Apakah diperbolehkan menerbitkan SKPKPP dan SPMKP di akhir tahun (contoh: bulan Desember) untuk dibayarkan pada tahun berikutnya (contoh:. hasil penelitian menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak; atau. (2) Dalam hal terdapat Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP, penyampaian SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP). WebSPMKP dibebankan pada mata anggaran pendapatan tahun anggaran yang berjalan, yaitu pada mata anggaran penerimaan yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Disbursement of Refund Claim. Pasal 5. 2. Dengan kata lain, DJP akan terus meminta rekening untuk pengembalian pajak pada setiap penerbitan SPMKP, bahkan jika SPMKP itu dilakukan terhadap wajib pajak yang sama. Ketentuan mengenai batas waktu ini berlaku pula bagi Kanwil yang menerbitkan SPMKP. Penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. b. Login menggunakan user operator SPP/SPM. 1 karena yg 17. 000. Modul ini dapat memberikan informasi terkait dengan informasi penerimaan MPN, SPM, valuta asing, DTP, SPMKP secara terstruktur dan dapat ditelusuri hingga. 13. 03/2005 yang telah diralat pada tanggal 14 Maret 2005 mulai berlaku terhitung tanggal 01 April 2005. Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian kemudahan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, khususnya untuk lebih mempercepat pelaksanaan pembayaran kembali kelebihan angsuran/pembayaran pajak melalui Bank Tunggal Kas Negara sebagai tempat dimana Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) dapat diuangkan, dipandang. Jul 21, 2023 · Baik SPMKP maupun SKPKPP disampaikan ke KPPN untuk nantinya ditindaklanjuti. SETIDAKNYA terdapat dua prosedur pemeriksaan pajak yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak, yaitu memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak dan melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Kedua, SKPKPP yang diterbitkan cenderung berdekatan dengan batas waktu pengajuan SPMKP yakni pada 16 Desember 2019. (2) Dalam hal terdapat Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP, penyampaian SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak. e-Commerce & MarketplaceSPMKP LEWAT WAKTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Seperti diketahui bahwa dalam proses restitusi, tidak semua SPMKP diuangkan pada tahun anggaran bersangkutan; ini berarti proses restitusi tersebut belum tuntas. TENTANG. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;WebPermen KKP No. NOMOR 255/PMK. SKPKPP dan SPMKP sudah harus diterbitkan dalam waktu 7 (tujuh) dari sejak SKKPP diterima oleh Seksi P3, namun tidak boleh melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan (SKKPP). Pasal 6 (1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D. SPMKP atas nama Wajib Pajak KPP “Baru” yang sampai dengan tanggal 31 Maret tidak diuangkan maka berdasarkan permohonan Wajib Pajak tersebut,akan diterbitkan SKPKPP dan SPMKP penggantinya oleh KPP “Baru” namun sebelumnya diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan SKPKPP dan SPMKP oleh KPP “Lama dengan. Spmkp. Para Pengguna Aplikasi SAKTI. Para Pengguna Aplikasi SAKTI. Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak. Meskipun tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu, batas waktu tidak diubah. Jadi apabila terdapat perbedaan salah satu data tersebut, akan membentuk site address. Contoh Soal Imbalan Bunga by nrahmayusita. com—Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atau yang biasa disingkat dengan SKPPKP adalah surat keputusan untuk menyatakan jumlah pengembalian pendahuluan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang. Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Click to Tweet Selain itu dalam melaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak SPMKP, DJP perlu menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB). SPPKP ini sekaligus menjadi bukti pengusaha tersebut memang benar-benar telah dikukuhkan sebagai PKP. Nanti, Anda menerima salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Contoh SPMKP bisa lihat di sini. 03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Disbursement of Refund Claim. SPMKP PBB dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. Pencantuman nominal pada SPM, maupun SPMKP tidak diperkenankan sampai sen (desimal). Penandatanganan SKPKPP dan SPMKP . 30 Diisi dengan nomor urut. Berkenaan dengan SE-41/PJ. 1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. SPT Masa PPh Pasal 21 b. bahwa sesuai dengan alasan yang dikemukakan pemohon, SPMKP tersebut tidak dapat diuangkan. Pajak Pembangunan (Pajak Daerah) district/regency level) PPh Pajak Penghasilan Income tax. dalam 1 surat PBK juga bisa tercantum. 3. Ketentuan sekarang Imbalan bunga diberikan dalam hal: Terlambat menerbitkan SPMKP Terlambat menerbitkan SKPLB Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannya keberatan/banding Kelebihan pembayaran akibat pengurangan sanksi administrasi psl 14 (4) dan/ psl 19(1) 1. Tujuan Khusus a. Pengawasan penerbitan SPMKP merupakan tindak lanjut dari penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. SKPKPP dan SPMKP sudah harus diterbitkan dalam waktu 7 (tujuh) dari sejak SKKPP diterima oleh Seksi P3, namun tidak boleh melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan (SKKPP). Pembayaran SPMKP tahun anggaran 2021 dapat menggunakan SKPKPP yang diterbitkan bulan Desember 2020 setelah batas akhir pengajuan SPMKP TA 2020, sebagai dasar pembayaran (SKPKPP tertanggal 15 Desember s. Baca Juga: 2 Opsi Pendekatan Penentuan Nilai Bisnis atas Kewajaran Akuntansi. Untuk PBK bisa dilakukan ke jenis pajak yg berbeda, masa pajak/tahun pajak yg berbeda. Beberapa yg bisa saya catat ketika ditugaskan menangani sesuatu yg dinamakan SPMKP : Di tahun 2017 ini lebih baik memakai aplikasi SAS yg 17. 04/1997. Oct 28, 2010 · Diperhitungkan dengan utang pajak (apabila ada) 4. 5 February 2010 at 6:32 pm. (9) Penerbitan SPMKP ini tentunya ditindaklanjuti dengan tindakan penyitaan atas sejumlah aset yang dikuasai Wajib Pajak yang nilainya disesuaikan dengan nilai tunggakan pajak. - Jumlah bulan dihitung sejak tanggal 11 November 2004 sampai dengan tanggal 26 Januari 2005 adalah 3 (tiga). Apakah Anda pernah mendengar istilah SPMKP? Akronim dari Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ini merupakan surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang. 3. 1. Tujuan 1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK. Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa SKPLB harus terbit setelah jangka waktu pemeriksaan selama 12 bulan berakhir. Pertama, utang pajak yang mendekati tanggal daluwarsa penagihan. Pasal 2 Pembatalan/Penggantian SPMKP dan atau. Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi langsung di KPP atau melalui e-Filing. 12. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sebelum. Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 24/1999. Permohonan tersebut ditujukan kepada kepala kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak (PKP) dikukuhkan. PER-02/PJ/2019, jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tertera pada SPT dinyatakan tidak valid, atas. Biasanya utang tersebut meliputi denda, bunga, atau bahkan utang atas kewajiban pajak penghasilan badan. Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi langsung di KPP atau melalui e-Filing. Formulir SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK. Ketentuan sekarang Imbalan bunga diberikan dalam hal: Terlambat menerbitkan SPMKP Terlambat menerbitkan SKPLB Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannya keberatan/banding Kelebihan pembayaran akibat pengurangan sanksi administrasi psl 14 (4) dan/ psl 19(1) 1. Akibatnya, SPMKP tidak dapat diterbitkan atau tidak dapat diterima oleh. 28, 29 Diisi dengan kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf). SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada masa anggaran yang sama dengan masa anggaran pemerintah semula (7) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan oleh KPP ke KPPN paling lambat 2 (dua). Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan melalui penerbitan SPMKP ke rekening bank di Indonesia dalam mata uang Rupiah atas nama Subjek Pajak Luar Negeri yang berkenaan atau orang pribadi atau badan yang ditunjuk oleh Subjek Pajak Luar. Melayani Yayasan dan Dana PensiunSebelum SPMKP disampaikan ke KPPN, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk merekam nomor SPMKP yang di-generate aplikasi SPM pada sistem informasi perpajakan dan memeriksa kembali kesesuaian antara data SPMKP dengan data pada Konsep SPMKP. Baca Juga: Mengenal SKPPKP: Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak menurut database SPMKP Lampiran 1. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 662. (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: a. KLIK UNTUK DOWNLOAD. 94 KB) Title: Petunjuk Teknis Perekaman SPM-KP pada Aplikasi SAKTI - Knowledgebase / SAKTI - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi - HAI DJPb Created Date:Pasal: Perpres No. Link/Page Citation Apabila utang pajak jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang akan dikembalikan sesuai SKPPKP dan kelebihannya disumbangkan kepada kas negara, maka SKPKPP/SPMKP tidak perlu diterbitkan. S. (5) Bentuk format SPMKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Peraturan yang dimaksud adalah PER-23/PJ/2021. (9) SKPKPP, SPMKP, dan Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan SPMKP dibuat sesuai contoh format:First Published Jan 2, 2019 File Name Juknis Perekaman SPMKP. Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan, wajib pajak hanya dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak (Pasal 27 ayat. 9/ 1995. dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 4. Kompensasi ke utang pajak yang akan terutang dilakukan melalui potongan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP). KETIGA : Kewenangan penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. OJK Naikkan Denda Keterlambatan Laporan Keuangan, Ini Rinciannya. Aplikasi SAKTI maupun SPAN untuk transaksi APBN dalam mata uang Rupiah, tidak diperkenankan menggunakan nominal sen dibelakang koma. com—Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau SPMKP adalah surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak/pajak yang terutang/dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak. Pasal 13. Setelah mencetak SPMKP (empat rangkap) dari Aplikasi SPM, petugas KPP merekam nomor SPMKP yang dicetak ke dalam sistem informasi perpajakan dan menyampaikan SPMKP beserta SKPKPP, Konsep SPMKP, dan surat setoran (dalam hal terdapat kompensasi Utang Pajak) kepada Kepala KPP. 03/2005 yang telah diralat pada tanggal 14 Maret 2005 mulai berlaku terhitung tanggal 01 April 2005. Menimbang: a. 03/2015. K tgl 5 Des 2013. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hadi Poernomo NIP 060027375 Tembusan : 1. Keputusan Menteri Keuangan, 480/KMK. SPMKP yang pada akhir tahun anggaran yang berjalan belum diuangkan harus dibatalkan dan diperbaharui. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMKP; b. (6) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP, KPPN menyampaikan lembar ke-2 SPMKP dan lembar ke-2 SP2D ke KPP penerbit SPMKP disertai dengan surat. Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga 2% perbulan untuk maksimal 24 bulan , apabila SKPKPP dan SPMKP tidak diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan sejak SKPLB, SKPPKP atau produk hukum lain yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak. 03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak, butir 9 diisi. Mengenai perpajakan, ada beberapa istilah yang wajib kalian ketahui, salah satunya adalah SPPKP. 05/2010, pasal 2, yang menyatakan "Pembayaran. 799. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Payment Request Letter. Indonesia SPMKP abbreviation meaning defined here. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Payment Request Letter. Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu mengatur tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1. menerbitkan SKPPKP, dalam hal: 1. 0 of 0 posts June 2018. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPMKP PBB) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Apr 8, 2022 · Mahkamah Agung (“MA”) baru saja menerbitkan Perma 1/2022. Dengan demikian, SPPKP menjadi gerbang untuk PKP dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai PKP. Dalam hal penerbitan SPMKP dan SPMIB, diatur sebagai berikut : 1. Emang prosedurnya seperti itu kok. Sanksi keterlambatan adalah 1/1000. Hal ini dilakukan supaya KPPN memiliki alasan untuk menolak atau mengembalikan SPMKP. pdf File Size 1. Rp1 miliar x 20% = Rp200 juta. 6 April 2016 at 7:09 am. Menu Peraturan. cmiiw. Untuk mengetahui tujuan penerapan MPKP c. 3. Header Supplier dapat berisi data Perusahaan Induk maupun Perusahaan Cabang, tergantung supplier mana yang mengajukan SPMKP.